100+ Soal PAS PKn Kelas 9 dan Jawabannya I Part 3

Pada artikel kali ini saya akan berbagi 100+ Soal PAS PKn Kelas 9 dan Jawabannya I Part 3 kepada anda semua.

Silahkan simak di bawah ini :

31. Rancangan peraturan yang dibuat oleh bupati atau walikota harus mendapat persetujuan dari …

A. DPR RI 

B. BPD 

C. DPD 

D. DPRD

Jawaban : D

32. Kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten Indramayu di sebelah barat adalah…

A. Kab. Cirebon 

B. Kab. Kuningan 

C. Kab. Majalengka 

D. Kab. Subang

Jawaban : A

33. Berikut ini yang bukan tujuan dari pembuatan kebijakan publik, adalah….

A. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

B. Melindungi hak masyarakat 

C. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat 

D. Memberikan kekuasaan tanpa batas kepada daerah

Jawaban : D

34. Suatu peraturan daerah dikatakan sah apabila …

A. Dinyatakan telah berlaku

B. Diajukan atau diputuskan dalam sidang DPRD

C. Disetujui DPRD dan disahkan kepala daerah

D. Diumumkan kepada masyarakat umum

Jawaban : C

35. Partisipasi dan pro aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah sangat penting karena…

A. Pemerintah akan mudah memaksa masyarakat supaya mematuhi kebijakan publik tersebut

B. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi terwujudnya kesejahteraan bersama

C. Masyarakat berhak menuntut segala kebutuhannya kepada pemerintah

D. Masyarakat adalah objek pelaksanaan kebijakan public

Jawaban : B

36. Contoh peran serta masyarakat dalam pemerintahan adalah …

A. Membantu petugas sensus penduduk dalam mendata jumlah penduduk

B. Melaksanakan siskamling di lingkungan masing-masing

C. Membentuk karang taruna

D. Memelihara hewan langka yang dilindungi Negara

Jawaban : B

37. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial sangat ditentukan oleh….

A. Kemajuan dan kecanggihan teknologi

B. Besarnya dana yang tersedia

C. Partisipasi seluruh warga negara beserta pemerintah

D. Sarana dan prasarana yang ada

Jawaban : C

38. Peraturan yang dihasilkan kepala daerah dan DPRD adalah ….

A. Undang-undang 

B. Peraturan pemerintah 

C. Peraturan presiden 

D. Peraturan daerah

Jawaban : D

39. Partisipasi masyarakat daerah dalam perumusan kebijakan publik dapat diwakili oleh …

A. DPRD Kabupaten/Kota 

B. DPR RI 

C. DPD 

D. organisasi kemasyarakatan

Jawaban : A

40. Apabila kebijakan publik tidak sesuai aspirasi masyarakat maka akan terjadi ….

A. Penerimaan 

B. Penolakan 

C. Pembangkangan 

D. Pemberontakan

Jawaban : B

41. Jelaskan arti pengakuan negara secara De Facto !

Jawaban : Pengakuan secara De Facto ialah pengakuan terhadap sah berdirinya suatu negara secara fakta/kenyataan dengan terpenuhinya unsur-unsur pokok (rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat)

42. Sebutkan bentuk-bentuk usaha pembelaan Negara !

Jawaban : 

Bentuk-bentuk usaha pembelaan Negara :

a. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan

b. Pelatihan dasar militer

c. Mengabdikan diri sebagai prajurit TNI dan POLRI

d. Pengabdian sesuai dengan profesi

43. Berikan 2 (dua) contoh sikap peduli terhadap hukum dalam upaya bela negara !

Jawaban : 

Contoh sikap peduliterhadap hukum :

a. Tidak melakukan tindakan main hakim sendiri

b. Bersedia menjadi saksiterhadap suatu kasus hukum

c. Mentaati peraturan lalu lintas

d. Dan lain – lain

44. Sebutkan asas-asas otonomi daerah !

Jawaban : 

Asas-asas otonomi daerah :

a. Asas sentralisasi 

b. Asas desentralisasi 

c. Asas dekonsentrasi 

d. Asas tugaspembantuan

45. Sebutkan urusan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban : 

Urusan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat :

a. Politik luar negeri

b. Pertahanan keamanan

c. Yustisi

d. Moneter dan fiskal nasional

e. Agama

Loading...
loading...
close